pengamalan Pancasila

“pengamalan Pancasila”. Sering sekali kita dengar terutama sejak masa Orde Baru perlunya Pancasila diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Namun, selalu saja terkesan slogan belaka dan tidak membumi. Pada ketetapan MPR No. XVIII/MPRl1998 dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bemegara. Dalam GBHN terakhir 1999-2004 disebutkan pula bahwa misi pertama penyelenggaraan bernegara adalah pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana sesungguhnya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bemegara itu?
Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara:
  1. Pengamalan secara objektif adalah dengan melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila.
  2. Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam istilah lain, Kaelan (2002) menyatakan perlunya aktualisasi Pancasila.

 

 Aktualisasi Pancasila dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu realisasi pada setiap individu dan aktualisasi objektif, yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum. Sebagai dasar (filsafat) negara ada keharusan moral setiap warga negara Indonesia untuk mengaktualisasikan Pancasila. Demikian pula sebagai dasar (filsafat) negara ada kewajiban moral dari negara (penyelenggara negara) untuk melaksanakan  nilai Pancasila. Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara untuk menerapkannya. Seorang warga negara at au penyelenggara negara yang berperilaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi.
 Pengamalan secara objektifbersifat memaksa serta adanya sanksi hukum, artinya bagi siapa saja yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi. Adanya pengamalan objektif ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara.
Di samping mengamalkan secara objektif, secara subjektif warga negara dan penyelenggara negara wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka pengamalan secara subjektif ini, Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku setiap warga negara dan penyelenggara negara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang
dalam ketetapan MPR No. VIIMPRJ2001 adalah norma-norma etik yang dapat kita amalkan. Melanggar norma etik tidak mendapatkan sanksi hukum tetapi sanksi yang berasal dari diri sendiri. Adanya pengamalan secara subjektif ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik berbangsa dan bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *